Masyarakat Adat Gunung Kong Dapatkan Kepastian Hukum Hutan Adat
Peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan melalui kearifan lokal dinilai sebagai kekuatan yang sangat penting. Karena itu, pemerintah mendorong pengakuan resmi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
Dorongan tersebut mencakup Masyarakat Adat Gunung Kong di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas wilayah kelola masyarakat.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menyampaikan pentingnya kepastian hukum tersebut.
Hal itu diungkapkan dalam Dialog Multipihak Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat Gunung Kong di Aceh pada 30 Juli 2026.
Menurut Catur, kehadiran masyarakat adat yang merawat hutan lewat nilai-nilai lokal harus terus diperkuat. Pengelolaan hutan yang lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga menjadi tujuan utama.
Hingga Juli 2026, pemerintah mencatat penetapan 174 Hutan Adat dengan luas total mencapai 368.877 hektare. Kepastian hak kelola tersebut mencakup sebanyak 92.955 kepala keluarga.
Pada rentang waktu Oktober 2024 hingga Juli 2026, pemerintah menetapkan 18 Hutan Adat baru. Wilayah seluas 36.372,30 hektare itu mencakup 9.676 kepala keluarga.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengakuan ini bukan sekadar memberikan kepastian wilayah. Kebijakan tersebut juga memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam tata kelola hutan.
Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat untuk mempercepat proses pengakuan. Satgas ini dibentuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 121 Tahun 2026.
Tim tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat hukum adat. Organisasi masyarakat sipil serta berbagai pemangku kepentingan lain turut dilibatkan.
Kebijakan ini berjalan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2024. Putusan tersebut memperkuat landasan konstitusional bagi pengakuan masyarakat hukum adat.
Di wilayah Aceh, pemerintah telah menetapkan delapan Hutan Adat. Sebarannya meliputi Kabupaten Pidie, Bireuen, serta Aceh Jaya.
Pengakuan ini membuka peluang pengembangan usaha masyarakat dari hasil hutan. Komoditas yang dikembangkan meliputi kemiri, kakao, pala, rotan, madu, damar, gaharu, dan aren.
Update Terbaru
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






