Peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan melalui kearifan lokal dinilai sebagai kekuatan yang sangat penting. Karena itu, pemerintah mendorong pengakuan resmi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Dorongan tersebut mencakup Masyarakat Adat Gunung Kong di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas wilayah kelola masyarakat.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menyampaikan pentingnya kepastian hukum tersebut.

Hal itu diungkapkan dalam Dialog Multipihak Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat Gunung Kong di Aceh pada 30 Juli 2026.

Menurut Catur, kehadiran masyarakat adat yang merawat hutan lewat nilai-nilai lokal harus terus diperkuat. Pengelolaan hutan yang lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga menjadi tujuan utama.

Hingga Juli 2026, pemerintah mencatat penetapan 174 Hutan Adat dengan luas total mencapai 368.877 hektare. Kepastian hak kelola tersebut mencakup sebanyak 92.955 kepala keluarga.

Pada rentang waktu Oktober 2024 hingga Juli 2026, pemerintah menetapkan 18 Hutan Adat baru. Wilayah seluas 36.372,30 hektare itu mencakup 9.676 kepala keluarga.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengakuan ini bukan sekadar memberikan kepastian wilayah. Kebijakan tersebut juga memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam tata kelola hutan.

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat untuk mempercepat proses pengakuan. Satgas ini dibentuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 121 Tahun 2026.

Tim tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat hukum adat. Organisasi masyarakat sipil serta berbagai pemangku kepentingan lain turut dilibatkan.

Kebijakan ini berjalan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2024. Putusan tersebut memperkuat landasan konstitusional bagi pengakuan masyarakat hukum adat.

Di wilayah Aceh, pemerintah telah menetapkan delapan Hutan Adat. Sebarannya meliputi Kabupaten Pidie, Bireuen, serta Aceh Jaya.

Pengakuan ini membuka peluang pengembangan usaha masyarakat dari hasil hutan. Komoditas yang dikembangkan meliputi kemiri, kakao, pala, rotan, madu, damar, gaharu, dan aren.