Pemerintah diminta agar tidak memaksakan pencapaian target penerimaan pajak senilai Rp514 triliun pada periode November hingga Desember 2026.

Langkah penagihan yang terlalu agresif dinilai berisiko mengganggu likuiditas perusahaan serta menekan laju investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, terkait tantangan penerimaan pajak akhir tahun.

Evaluasi Target Pajak

Berdasarkan data APBN KiTa hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau setara dengan 76,2% dari target.

Pemerintah masih harus menutup selisih kekurangan penerimaan guna memenuhi target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun menjelang akhir tahun.

Telisa menilai penetapan target pajak tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan fokus mengejar wajib pajak yang belum patuh.

Optimalisasi PNBP dan Restitusi Pajak

Telisa menilai optimalisasi pendapatan negara tidak harus selalu mengandalkan penerimaan pajak, melainkan dapat memperkuat Pendapatan Negara Bukan Pajak melalui pengelolaan sumber daya alam.

Pemerintah juga diminta memperhitungkan restitusi pajak yang belum dibayarkan kepada perusahaan agar tidak mengganggu likuiditas dunia usaha.

Untuk tahun 2027, ia mendorong perbaikan metodologi penetapan target pajak melalui pemanfaatan data realisasi penerimaan, analisis sensitivitas, dan penguatan sistem pengawasan digital.

Peningkatan penerimaan negara diharapkan tetap memperhatikan iklim investasi serta daya beli masyarakat tanpa terus membebani wajib pajak yang sudah patuh.