Posisi utang luar negeri Indonesia mencapai US$458,9 miliar pada triwulan III-2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan US$455,4 miliar pada triwulan sebelumnya.

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri tersebut tumbuh 7,2% secara tahunan. Kenaikan terutama berasal dari peningkatan utang pemerintah.

Sebaliknya, posisi utang sektor swasta justru mengalami penurunan. Menanggapi perkembangan ini, ekonom mendorong penguatan pengelolaan fiskal.

Manajemen Kualitas dan Arus Kas

Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, memperkirakan ekspansi utang luar negeri masih berlanjut. Pengelolaan utang dinilai perlu berorientasi pada kualitas penggunaan dana.

Pemerintah diminta mengarahkan penggunaan pinjaman untuk infrastruktur strategis. Proyek yang dibiayai harus memiliki efisiensi serta dampak pengganda tinggi.

Pinjaman luar negeri dilarang keras digunakan untuk membiayai belanja rutin operasional. Pengawasan fiskal juga perlu menggunakan indikator Debt Service Ratio.

Strategi Lindung Nilai dan Pengawasan Proyek

Pemerintah dan BUMN dengan eksposur utang luar negeri besar perlu memperkuat strategi lindung nilai.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS maupun mata uang utama lainnya.

Rahma turut mendorong pemanfaatan Local Currency Settlement dan Local Currency Transaction. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi ketidaksesuaian mata uang antara penerimaan dan kewajiban pembayaran.

Selain itu, pemerintah diminta melakukan pengujian ketahanan secara berkala terhadap berbagai kemungkinan tekanan ekonomi.

Skenario tersebut mencakup depresiasi ekstrem rupiah, kenaikan suku bunga global, serta pelemahan harga komoditas ekspor.

Pengawasan penggunaan dana juga perlu melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kedua lembaga tersebut disarankan melakukan audit berkala untuk menilai efektivitas proyek yang dibiayai utang luar negeri.