Praktik dugaan pungutan tidak resmi dalam pengurusan izin tinggal WNA terungkap di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Seorang pemilik perusahaan pengurusan dokumen mengaku rutin memberikan setoran uang secara berkala.

Setoran Tunai Berkala

Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, bersaksi dalam sidang perkara dugaan gratifikasi.

Ia mengaku menyetor dana berkisar antara Rp 80 juta hingga Rp 130 juta secara tunai.

Pembayaran tersebut dilakukan setiap satu atau dua bulan sekali sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.

Permintaan biaya tambahan itu dipatok sekitar Rp 1 juta per permohonan di luar penerimaan negara.

Kekhawatiran Dipersulit

Joko memenuhi permintaan tersebut karena khawatir permohonan kliennya akan dipersulit oleh pejabat imigrasi.

Dalam perkara ini, mantan Wamen Imipas Silmy Karim bersama sejumlah pejabat turut didakwa melakukan pemerasan.

Aliran Dana dan Dakwaan Pejabat

Jaksa KPK mendakwa mantan Wamen Imipas Silmy Karim melakukan pemerasan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 168.9 miliar terkait dokumen keimigrasian.

Sejumlah pejabat lain seperti Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah turut disebut menerima aliran dana.

Selain pemerasan, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai serta kepemilikan saham senilai total miliaran rupiah.