Terdakwa kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA, Silmy Karim, menyatakan praktik pungutan liar sudah berlangsung sejak sebelum 2018.

Keterangan tersebut ia sampaikan berdasarkan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa.

Silmy mengeklaim bahwa dirinya justru menghentikan praktik tersebut ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

Ia merasa dikriminalisasi dan menegaskan tidak pernah terlibat dalam tindakan pemerasan yang didakwakan kepadanya.

Dalam perkara ini, Silmy didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing sebesar Rp 168,9 miliar.

Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai senilai Rp 2,5 miliar serta saham.

Lebih lanjut, kuasa hukum Silmy, Dodi S Abdulkadir, menyatakan bahwa keterangan saksi dalam persidangan juga memperlihatkan praktik tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, serta bukan bentuk pemaksaan.

Menurutnya, tidak ada kesengajaan yang dapat ditarik kepada kliennya dalam perkara dugaan pemerasan tersebut.

Dodi menambahkan, saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy menginisiasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang menerapkan seluruh pengurusan perizinan keimigrasian melalui sistem aplikasi.

Melalui penerapan aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing atau Molina, pertemuan langsung antara pemohon dan petugas dapat dihindari sehingga kehadiran biro jasa tidak lagi diperlukan.

Dalam dakwaan jaksa, tindakan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 168,9 miliar tersebut dilakukan Silmy bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp 2,5 miliar serta kepemilikan saham senilai Rp 31 miliar yang penuntutannya dilakukan secara terpisah.