Pemerintah berupaya menutupi kekurangan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp514 triliun dalam sisa waktu dua bulan terakhir.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target.

Tambahan dana tersebut diperlukan agar proyeksi akhir tahun mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026 senilai Rp2.357,7 triliun.

Strategi Penagihan dan Risiko Usaha

Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan Direktorat Jenderal Pajak akan bertumpu pada wajib pajak badan besar di sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi.

Langkah paling realistis saat ini adalah menggenjot penagihan dan menutup celah kepatuhan tanpa membebani wajib pajak baru.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman menilai penegakan potensi kurang bayar wajib pajak teridentifikasi lebih efektif dibanding memperluas basis pajak dalam waktu singkat.

Aktivitas pemeriksaan diprediksi berlangsung intensif melalui pencocokan data sistem Coretax dengan pihak ketiga.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan pentingnya menjaga kepatuhan tanpa mengorbankan produktivitas dunia usaha.

"Jangan memaksakan pembayaran pajak sebelum kewajiban tersebut benar-benar jatuh tempo," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia. com.