Kementerian Keuangan menargetkan realisasi belanja negara sebesar Rp945,2 triliun pada November dan Desember.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mempercepat belanja prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan uang rakyat harus dipakai dengan baik, belanja cepat, namun efisiensi tetap terjaga.

Peluang dan Risiko Serapan Akhir Tahun

Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai secara teknis administratif dan historis, membelanjakan Rp945,2 triliun dalam dua bulan mungkin dilakukan.

Pola belanja pemerintah, baik K/L maupun Transfer ke Daerah, selalu mengalami lonjakan signifikan pada kuartal keempat.

Banyak kontrak pengadaan, proyek infrastruktur fisik, dan pencairan termin akhir dijadwalkan selesai dan dibayarkan pada November dan Desember.

Namun, Rahma menekankan perlunya menyoroti kualitas penyerapan tersebut serta implikasinya terhadap efisiensi dan perekonomian.

Ia membedakan antara anggaran yang cair secara administratif dengan serapan riil yang berdampak ekonomis optimal.

Mengejar target masif dalam waktu singkat sering memaksa birokrasi mempercepat pencairan tanpa verifikasi lapangan yang memadai.

Di tingkat daerah, penyerapan APBD kerap tertahan di penghujung tahun karena hambatan administrasi pengadaan maupun kehati-hatian birokrasi.

Suntikan dana dari pusat terkadang mengendap di perbankan daerah sebelum benar-benar dibelanjakan sehingga daya serap tidak merata.

Rahma mengingatkan percepatan belanja tidak boleh menjadi ajang menghabiskan anggaran atau budget absorption syndrome.

Hal itu dapat menimbulkan inefisiensi dan potensi mark-up karena proyek pengadaan yang dikejar jelang akhir tahun rentan terhadap penurunan mutu, minimnya pengawasan kualitas, hingga celah pemborosan.