Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan indikasi penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan oleh ratusan ribu wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Tindakan tersebut terdeteksi pada proses pelaporan SPT Tahunan Pajak 2025 melalui sistem Coretax yang mencakup ratusan ribu pihak terdaftar.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sekitar 475.698 wajib pajak yang diduga menghapus jutaan dokumen bukti pemotongan.

Jumlah bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari sistem mencapai sekitar 3.722.959 dokumen penting perpajakan.

Potensi penyimpangan ini dinilai dapat mengurangi kewajiban perpajakan secara signifikan hingga mencapai angka Rp 2,01 triliun.

Akibat penghapusan tersebut, status kewajiban pajak yang semestinya kurang bayar dapat berubah menjadi nihil.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membeberkan data temuan tersebut secara langsung kepada publik melalui akun resmi institusi.

Sebagai langkah tindak lanjut, pihak otoritas pajak mengirimkan pemberitahuan khusus melalui email kepada seluruh wajib pajak sasaran.

Setiap wajib pajak diminta untuk meneliti, memverifikasi, serta mencocokkan kembali data penghasilan dan bukti pemotongan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian data pelaporan, wajib pajak diimbau untuk segera melakukan pembetulan SPT Tahunan.

Proses pembetulan tersebut harus dilakukan secara mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, otoritas pajak mengingatkan masyarakat agar senantiasa waspada terhadap berbagai modus penipuan mengatasnamakan instansi.

Seluruh komunikasi resmi dari instansi menggunakan domain email khusus dan tidak pernah meminta data rahasia seperti kata sandi.