Potensi Pajak Ekspor Sawit dan Baja Terus Dikejar Pemerintah
Selasa / 17-11-2026, 08:22 WIB
Pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan ekspor sawit, penindakan sektor baja, hingga pembenahan sistem administrasi pajak.
Selasa / 17-11-2026, 08:22 WIB
Pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan ekspor sawit, penindakan sektor baja, hingga pembenahan sistem administrasi pajak.
Senin / 16-11-2026, 07:56 WIB
Direktorat Jenderal Pajak menemukan indikasi penghapusan jutaan bukti potong PPh oleh ratusan ribu wajib pajak dengan potensi kerugian hingga Rp 2,01 triliun.
Sabtu / 14-11-2026, 06:09 WIB
Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengumpulkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun dalam waktu dua bulan terakhir tahun 2026.
Jumat / 13-11-2026, 21:00 WIB
Setoran pajak negara menembus angka Rp1.796,8 triliun per Oktober 2026 dan tumbuh 23,2 persen secara tahunan didorong oleh PPN serta PPh Non Migas.
Jumat / 13-11-2026, 13:07 WIB
Pemerintah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan ASN memenuhi kewajiban perpajakan sebagai syarat kenaikan pangkat dan golongan.
Jumat / 13-11-2026, 10:35 WIB
Pemerintah menyiapkan usulan kebijakan perpajakan baru guna meningkatkan nilai perusahaan emiten di pasar modal Indonesia dan menarik minat investor.
Jumat / 13-11-2026, 10:07 WIB
Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana kenaikan batas PTKP guna memperkuat daya beli masyarakat tanpa mengabaikan potensi penurunan penerimaan negara.
Jumat / 13-11-2026, 09:56 WIB
Direktur Jenderal Pajak menyebut batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Indonesia sudah relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara OECD dan G20.
Jumat / 13-11-2026, 02:56 WIB
DJP mencatat 11.377 wajib pajak mengajukan penghapusan sanksi administrasi hingga 12 November 2026, dengan total setoran Rp595,1 miliar dari 40.644 kohir.
Jumat / 13-11-2026, 02:00 WIB
DJP akan mempererat kerja sama dengan Singapura untuk menangani modus penghindaran pajak seperti transfer pricing hingga manipulasi faktur yang merugikan penerimaan negara.
Kamis / 12-11-2026, 16:28 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mencatat ribuan wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi melalui program penghapusan sanksi.
Kamis / 12-11-2026, 06:49 WIB
Direktorat Jenderal Pajak mengirim email kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong PPh dalam SPT Tahunan 2025 untuk segera melakukan pengecekan.