Pemerintah saat ini tengah merancang regulasi baru yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan bagi aparatur sipil negara.

Aturan tersebut mewajibkan setiap pegawai memenuhi kewajiban pajak mereka sebagai syarat untuk bisa naik pangkat dan golongan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa ASN yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya terancam tidak bisa memperoleh promosi jabatan.

Ketentuan itu nantinya akan mewajibkan pegawai memiliki Surat Keterangan Fiskal dalam proses promosi serta eselonisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bimo dalam kegiatan Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, pada hari Kamis.

Kebijakan wajib pajak bagi pegawai negeri ini rencananya ditetapkan lewat surat keputusan bersama yang melibatkan beberapa kementerian terkait.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah mengidentifikasi sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar.

Temuan tersebut mencakup penghapusan bukti pemotongan pajak penghasilan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Praktik itu membuat status laporan tahunan yang semestinya kurang bayar justru berubah menjadi nihil atau berkurang nilainya.

Sebagai tindak lanjut, pihak otoritas pajak mengirimkan pesan pengingat secara serentak kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan tersebut.