Kekosongan jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mundur kembali menyorot posisi orang nomor dua di Indonesia.

Di tengah proses pengisian jabatan, wacana tentang jumlah Wakil Presiden ternyata bukan hal baru.

Gagasan agar Presiden didampingi dua orang Wakil Presiden pernah muncul dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 11 Juli 1945.

Usulan Mohammad Yamin dan Perdebatan Awal

Mohammad Yamin mengusulkan agar Presiden RI tidak hanya didampingi satu, tetapi dua orang Wakil Presiden sekaligus.

Menurut Yamin, dua wakil diperlukan untuk mengakomodasi kondisi Indonesia yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta beragam aliran pemikiran.

Dengan adanya dua wakil, berbagai kepentingan masyarakat dapat lebih terwakili.

Yamin menjelaskan bahwa kedua wakil tersebut dapat memiliki fungsi berbeda.

Salah satunya berkaitan dengan kondisi rakyat dan luas wilayah Indonesia, sementara yang lain merepresentasikan aspirasi masyarakat Islam.

Gagasan itu tidak berhenti sebagai usulan dalam rapat.

Konsep satu atau dua Wakil Presiden sempat dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar (UUD).

Dalam rancangan tersebut disebutkan bahwa Presiden dapat dibantu oleh satu atau dua orang Wakil Presiden.

Jika jumlahnya dua orang, keduanya akan ditempatkan sebagai Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II.

Anggota lain, Soepomo, menyampaikan bahwa panitia pada saat itu memandang keberadaan dua Wakil Presiden diperlukan.

Namun, menurutnya, konstitusi tidak perlu menetapkan jumlah tersebut secara mutlak.

Konstitusi cukup membuka kemungkinan Presiden dibantu satu atau dua Wakil Presiden.

Soepomo menegaskan bahwa keyakinan panitia saat itu perlu mengadakan dua orang Wakil Presiden, tetapi hal itu tidak dimasukkan ke dalam UUD.