UUD hanya memberi kemungkinan adanya satu atau dua orang untuk membantu Presiden.

Namun, gagasan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Mohammad Hatta.

Alih-alih mempertahankan dua Wakil Presiden, Hatta justru mengusulkan agar jumlahnya cukup satu orang.

Pertimbangannya adalah efisiensi dalam menjalankan pemerintahan.

Hatta meminta ketentuan tersebut diubah sehingga Presiden hanya dibantu oleh seorang Wakil Presiden.

Perdebatan tersebut akhirnya mengarah pada format yang dikenal Indonesia hingga kini.

Ketika Indonesia merdeka dan UUD 1945 disahkan, jabatan Wakil Presiden hanya diisi oleh satu orang.

Soekarno menjadi Presiden pertama RI, sementara Mohammad Hatta mendampinginya sebagai Wakil Presiden.

Sejak saat itu, posisi Wakil Presiden RI tetap menjadi jabatan tunggal yang mendampingi Presiden.