Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih menelaah permohonan perlindungan dari sejumlah saksi terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Ketua LPSK Achmadi menyatakan pihaknya masih memiliki waktu untuk melakukan pendalaman penelaahan tersebut.

"Intinya LPSK masih terus melakukan pendalaman penelaahan dan masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk penelahaan tersebut," kata Achmadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).

Achmadi menegaskan jumlah saksi yang mengajukan perlindungan tidak berubah dari sebelumnya.

"Jumlahnya sama," ujarnya.

Belum Ada Saksi Berstatus Justice Collaborator

Achmadi juga menyampaikan belum ada saksi yang berstatus justice collaborator atau saksi pelaku dalam perkara ini.

Ia menyebut seluruh saksi masih berstatus sebagai saksi.

"Masih dalam penelaahan dan semuanya sebagai saksi," tegasnya.

Sebelumnya, Polri mengajukan perlindungan terhadap enam orang saksi pada kasus ini, Minggu (8/11).

Tiga hari kemudian, LPSK kembali menerima dua saksi sehingga total keseluruhan saksi yang memohon perlindungan menjadi delapan orang.

LPSK membuka peluang memberikan pelindungan kepada pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku.

Namun, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan pelindungan dari pihak yang berstatus JC.

Sri menyebut sejauh ini LPSK telah menerima delapan permohonan pelindungan terkait perkara tersebut, dan seluruh pemohon masih berstatus sebagai saksi.