Mabes Polri akan segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi banding.

Pembentukan majelis ini menyusul langkah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso yang mengajukan banding.

Banding tersebut diajukan atas putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat yang sebelumnya dijatuhkan.

Sanksi pemecatan itu diberikan akibat keterlibatan mereka dalam kasus penyadapan ilegal.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan permohonan banding akan diproses sesuai mekanisme.

Hasil putusan dari komisi banding itu nantinya akan disampaikan langsung kepada publik.

Meski menyatakan banding, keduanya dipastikan tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah korban lainnya.

Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Temuan awal kepolisian menunjukkan bahwa aksi penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lain mulai dari para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Selain proses etik, pihak kepolisian juga telah memulai penyelidikan baru yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam perkara yang sama.