Polri menjadwalkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso.

Sidang tersebut berkaitan dengan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi jadwal sidang KKEP yang berlangsung pada Selasa.

Pelaksanaan sidang etik ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan institusi kepolisian.

Komjen Hendro Pandowo ditunjuk untuk memimpin jalannya sidang KKEP tersebut didampingi oleh sejumlah perwira tinggi lainnya.

Eko Hadi disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang serta tindakan tidak profesional dalam tugas pengawasan di Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal ini.

Susunan Majelis Hakim Sidang Etik

Komjen Hendro Pandowo didampingi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi dalam memimpin sidang KKEP tersebut.

Sementara itu, tiga anggota Majelis KKEP lainnya meliputi Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo menjelaskan dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko Hadi meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

Pelanggaran tersebut diduga dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri dengan menggunakan akses di lingkungan Bagmon Robinopsnal.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.