Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada dua jenderal tersangka penyadapan ilegal.

Dua jenderal tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Ahrie dikenai sanksi PTDH dalam sidang pekan lalu dan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, Irjen Eko menerima sanksi serupa dalam sidang etik yang berlangsung pada Selasa kemarin.

Kasus dugaan penyadapan ini melibatkan empat tersangka yang berstatus sebagai perwira tinggi kepolisian.

Dua tersangka lain dalam perkara ini yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Irjen Slamet Uliandi.

Jadwal Sidang Etik Eks Kapolri

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan sidang etik untuk Listyo Sigit Prabowo akan dilaksanakan pekan depan.

Pihak kepolisian belum merinci tanggal pasti pelaksanaan maupun susunan majelis yang akan memimpin persidangan tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan komposisi KKEP mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Aturan mengenai organisasi dan kepangkatan anggota komisi tersebut diatur secara rinci pada Pasal 42.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE.

Tiga dari empat tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.