Komisi Pemilihan Umum memberikan tanggapan terkait petisi yang mendesak audit dan pembukaan dokumen ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Idham Kholik selaku Komisioner KPU menegaskan bahwa setiap anggota dewan telah memenuhi batas minimal pendidikan formal ketika mendaftarkan diri.

Ketentuan tersebut berpedoman pada aturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum yang berlaku.

Berdasarkan catatan rekapitulasi data pada bulan Desember 2025, terdapat rincian jenjang pendidikan dari total 580 anggota legislatif aktif.

Jumlah tersebut mencakup berbagai tingkat kelulusan mulai dari sekolah menengah hingga jenjang pendidikan strata tiga.

Sebelumnya, petisi di situs daring yang diinisiasi oleh seseorang bernama Farida Octavia mendesak adanya transparansi rekam jejak akademik.

Hingga batas waktu penulisan, petisi tersebut telah memperoleh dukungan tanda tangan dari 23.056 orang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dokumen syarat pendidikan pendaftaran para anggota dewan sebenarnya dapat diakses langsung.

Rincian Jenjang Pendidikan Anggota DPR dan Respons Pimpinan Dewan

Idham Kholik merinci bahwa dari 580 anggota DPR, terdapat 191 orang berpendidikan SMA, 1 orang berpendidikan D3, serta 146 orang berpendidikan S1.

Selain itu, terdapat 168 anggota berpendidikan S2 dan 74 anggota yang telah menempuh jenjang pendidikan S3.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, sebelumnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya persoalan petisi verifikasi ijazah tersebut kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh.