Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya petisi desakan audit dan verifikasi ijazah anggota DPR kepada Komisi Pemilihan Umum.

Lalu menyatakan bahwa pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan tersebut merupakan kewenangan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, pihak Komisi X menghormati dan memaklumi desakan dari masyarakat karena pejabat publik dituntut terbuka soal rekam jejak pendidikan.

Prinsipnya, lembaga legislatif mendukung transparansi keabsahan ijazah asalkan prosesnya tetap melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Politikus PKB tersebut menilai syarat pendidikan saat pencalonan adalah bagian dari administrasi yang pemeriksaannya ditangani oleh KPU.

Petisi untuk membuka dan memverifikasi ijazah anggota DPR ini muncul di laman change. org yang diinisiasi oleh seseorang bernama Farida Octavia.

Hingga pukul 14.29 WIB, petisi tersebut telah diteken 22.098 orang. Dalam petisinya, Farida menyebut kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini tengah berada di titik krusial.

Dalam petisinya, inisiator mendesak agar pimpinan DPR bersikap transparan mengenai rekam jejak serta dokumen ijazah seluruh anggota dewan secara terbuka ke ruang publik.

Transparansi tersebut diharapkan mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah menengah hingga tingkat pendidikan tinggi atau gelar akademik.

Selain itu, publik juga mendesak KPU RI serta kementerian terkait untuk memfasilitasi audit maupun verifikasi ulang keabsahan ijazah secara transparan dan independen.

Anggota DPR RI juga didesak agar secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas serta memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.