Komisi Pemilihan Umum memberikan respons terkait putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Putusan tersebut memutuskan bahwa surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah batal demi hukum.

Komisioner KPU, Idham Holik, menyatakan bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah selesai dan pelantikan pasangan calon terpilih adalah tahap paling akhir.

Menurut ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU sudah berakhir dengan dilantiknya para kandidat terpilih.

KPU menegaskan lembaganya tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban atas putusan lembaga peradilan yang keluar setelah tahapan itu selesai.

Idham memastikan bahwa seluruh pekerjaan KPU telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mahkamah Agung sebelumnya telah mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh HM Subhan dalam tingkat kasasi.

Amar putusan tersebut juga memerintahkan agar surat keterangan penyetaraan ijazah itu ditarik dan dimusnahkan.

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh HM Subhan.

Selain menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, pengadilan juga menghukum pihak terkait untuk membayar biaya perkara.