Komisi Pemilihan Umum memastikan tidak ada agenda evaluasi internal meski Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan seluruh prosedur verifikasi dokumen pencalonan pada Pilpres 2024 lalu telah dijalankan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung di Gedung KPU, Jakarta Pusat, pada Sabtu 7/11/2026.

Lembaga penyelenggara pemilu itu menilai tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena tahapan administrasi sudah sesuai regulasi.

Belum Terima Salinan Putusan Lengkap

KPU mengaku belum menerima salinan resmi putusan kasasi secara utuh dari MA.

Kondisi ini membuat lembaganya belum dapat memberikan tanggapan mendalam terkait substansi hukum yang diputus oleh pengadilan.

Afifuddin menyatakan pihaknya siap memberikan penjelasan komprehensif apabila kelak muncul gugatan hukum lanjutan di persidangan.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan belum ada langkah hukum baru di kementeriannya hingga Jumat 6/11/2026.

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Subhan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap kementerian terkait dokumen penyetaraan tahun 2019.