Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Sekretaris MA, Nurhadi.

Penolakan tersebut membuat vonis hukuman penjara selama 5 tahun dalam kasus gratifikasi serta pencucian uang tetap berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan segera menindaklanjuti putusan itu melalui tim jaksa eksekusi.

Langkah penindakan hukum tersebut mencakup pelaksanaan pidana badan serta penagihan uang pengganti kerugian negara.

Juru bicara KPK menyebutkan bahwa eksekusi ini merupakan bagian dari upaya pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi.

Proses hukum tersebut dinilai taat asas dan memenuhi seluruh aspek formil maupun materiil.

Penegakan hukum ini diharapkan mampu memberikan pesan tegas agar pemegang jabatan tidak menyalahgunakan wewenang.

Majelis hakim kasasi memutus perkara tersebut pada akhir bulan Oktober lalu dengan nomor perkara 10010 K/PID. SUS/2026.

Sebelumnya, pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda senilai Rp 500 juta.

Selain itu, Nurhadi juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 137.159.183.940 dengan ketentuan subsidair tertentu.