Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penyidik menemukan sejumlah modus, mulai dari peminjaman nama perusahaan hingga dugaan pemberian imbalan kepada pejabat BNPB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pengaturan tersebut diduga melibatkan perusahaan yang mengerjakan proyek melalui mekanisme penunjukan langsung.

Salah satu perusahaan yang menggunakan nama pihak lain disebut memiliki keterkaitan dengan tersangka Bima Setiawan.

"Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan)," ujar Budi.

Budi menjelaskan, penyidik juga menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang memperoleh proyek dengan kewajiban memberikan sejumlah uang kepada oknum di lingkungan BNPB.

"Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB," ujar Budi.

Mark-up Harga dan Aliran Uang

Selain dugaan pengaturan penyedia proyek, KPK turut mendalami indikasi penggelembungan harga dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Penyidik menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan praktik tersebut.

"Kemudian, ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum oknum di BNPB, termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja, semuanya di dalami ini," ujar Budi.