Desakan mengganti kepemimpinan Federasi Futsal Indonesia (FFI) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) mendapat dukungan dari mantan Sekjen FFI Budi Setiawan.

Budi menyetujui usulan Michael Sianipar dan menekankan bahwa pergantian ketua umum harus mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku.

Dukungan itu muncul setelah Michael mempersoalkan pencopotan dirinya dari jabatan Ketua Umum FFI lewat Surat Keputusan (SK) PSSI.

Michael menilai keputusan tersebut tidak sah dan meminta PSSI menyelesaikan pergantian kepemimpinan melalui KLB.

Mekanisme KLB dan Pemblokiran Administrasi

Budi menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan baru harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan KLB yang ditetapkan PSSI.

Menurutnya, hasil kongres menjadi dasar untuk menyelesaikan persoalan pemblokiran administrasi organisasi di Kementerian Hukum.

"Kali ini saya setuju bahwa pergantian ketua umum memang melalui KLB," ujar Budi Setiawan di Jakarta.

Ia menyebut setelah KLB memilih ketua baru dan kepengurusan terbentuk sesuai ketentuan PSSI, pemblokiran di Kemenkum dapat dicabut.

Budi juga menyoroti keabsahan aturan internal FFI yang dipakai dalam persoalan kepengurusan.

Ia menilai AD/ART FFI atau AFI 2026 tidak berlaku karena belum mendapat ratifikasi atau persetujuan PSSI saat kongres biasa FFI pada 12 Mei 2026.

Desakan KLB sebelumnya disampaikan para pemegang suara atau voters FFI dari klub Profesional Futsal League (PFL), Women Pro Futsal League (WPFL), dan Asosiasi Futsal Provinsi.

Sebanyak 40 dari total 60 voters mendatangi Kantor PSSI di GBK Arena pada Jumat (13/11) untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Mereka mengajukan sejumlah persoalan sebagai alasan perlunya perubahan organisasi, termasuk pembenahan tata kelola, pencairan subsidi, dan perbaikan jadwal kompetisi futsal.

Sekretaris Badan Timnas Futsal Allya Natasya Aurora menilai berbagai persoalan internal masih membutuhkan perhatian meski tim nasional menjalani agenda internasional.

"Sebetulnya situasi saat ini seperti gunung es ya, memang sebetulnya banyak masalah-masalah kecil yang dibiarkan terkait terutama dengan tata kelola organisasi," tutur Allya.

Ia juga mengungkapkan keluhan pemain dan ofisial mengenai keterlambatan pembayaran hak serta penggantian biaya operasional.

Menurut Allya, persoalan itu mengganggu kelancaran administrasi kegiatan futsal.