Modus Pengaturan Proyek DSP Kebencanaan BNPB Dibongkar KPK
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan di BNPB.
Pemeriksaan terhadap mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dilakukan pada Kamis pekan sebelumnya.
"Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB," ujar Budi.
Budi menegaskan, pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Statusnya dalam perkara tersebut masih sebagai saksi.
"Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," ujar Budi.
Selain Suharyanto, pemeriksaan juga menyasar seorang deputi BNPB yang masih berstatus anggota TNI aktif serta seorang koordinator keprotokolan atau Korsespim di lingkungan lembaga tersebut.
"Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah pihak termasuk salah satu deputi di BNPB, kemudian salah satu Korsespim atau koordinator keprotokolan di BNPB juga sudah dilakukan pemeriksaan dalam rangkaian kegiatan penyidikan perkara ini," jelas Budi.
Menurut KPK, pemeriksaan tersebut berfokus pada mekanisme pengadaan barang dan jasa, terutama proses penunjukan langsung perusahaan penyedia.
Penyidik mendalami dugaan benturan kepentingan dalam penentuan pelaksana proyek.
"Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback, ya," tutur Budi.
KPK menyatakan koordinasi dengan TNI terus dilakukan untuk mendukung pemeriksaan saksi dan pengumpulan keterangan yang diperlukan dalam perkara tersebut.
"Dalam perkembangannya KPK juga intens berkoordinasi dengan TNI termasuk salah satunya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bersama Puspom pekan lalu.
Pemeriksaan berjalan dengan baik, keterangan-keterangan yang dibutuhkan juga didapat oleh penyidik dalam pekan ini," imbuh Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan sebagai tersangka. Bima merupakan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.
KPK menduga Bima terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB melalui sejumlah perusahaan yang memperoleh proyek dengan mekanisme penunjukan langsung.
Dugaan tersebut masuk klaster pertama perkara, yakni konflik kepentingan dalam pengadaan periode 2024-2026.
Penyidik masih mendalami keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan Bima, termasuk dugaan aliran uang yang melibatkan pihak-pihak di lingkungan BNPB.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






