Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan di BNPB.

Pemeriksaan terhadap mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dilakukan pada Kamis pekan sebelumnya.

"Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB," ujar Budi.

Budi menegaskan, pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Statusnya dalam perkara tersebut masih sebagai saksi.

"Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," ujar Budi.

Selain Suharyanto, pemeriksaan juga menyasar seorang deputi BNPB yang masih berstatus anggota TNI aktif serta seorang koordinator keprotokolan atau Korsespim di lingkungan lembaga tersebut.

"Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah pihak termasuk salah satu deputi di BNPB, kemudian salah satu Korsespim atau koordinator keprotokolan di BNPB juga sudah dilakukan pemeriksaan dalam rangkaian kegiatan penyidikan perkara ini," jelas Budi.

Menurut KPK, pemeriksaan tersebut berfokus pada mekanisme pengadaan barang dan jasa, terutama proses penunjukan langsung perusahaan penyedia.

Penyidik mendalami dugaan benturan kepentingan dalam penentuan pelaksana proyek.

"Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback, ya," tutur Budi.

KPK menyatakan koordinasi dengan TNI terus dilakukan untuk mendukung pemeriksaan saksi dan pengumpulan keterangan yang diperlukan dalam perkara tersebut.

"Dalam perkembangannya KPK juga intens berkoordinasi dengan TNI termasuk salah satunya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bersama Puspom pekan lalu.

Pemeriksaan berjalan dengan baik, keterangan-keterangan yang dibutuhkan juga didapat oleh penyidik dalam pekan ini," imbuh Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan sebagai tersangka. Bima merupakan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.

KPK menduga Bima terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB melalui sejumlah perusahaan yang memperoleh proyek dengan mekanisme penunjukan langsung.

Dugaan tersebut masuk klaster pertama perkara, yakni konflik kepentingan dalam pengadaan periode 2024-2026.

Penyidik masih mendalami keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dengan Bima, termasuk dugaan aliran uang yang melibatkan pihak-pihak di lingkungan BNPB.