Fraksi PKB mengusulkan agar pembentukan panitia seleksi penyelenggara pemilu dilakukan usai revisi undang-undang selesai.

Usulan tersebut disampaikan oleh Muhammad Khozin selaku anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB.

Ia menilai proses seleksi komisioner berkaitan erat dengan politik hukum yang sedang dibahas di parlemen.

Oleh karena itu, tahapan seleksi dianggap ideal jika baru dimulai setelah pengesahan undang-undang baru.

Selain itu, terdapat wacana penambahan jumlah anggota komisioner dari semula tujuh menjadi sembilan orang.

Tim seleksi nantinya bertugas mencari calon anggota baru untuk mengisi masa jabatan periode mendatang.

Masa tugas komisioner yang aktif saat ini dijadwalkan akan berakhir pada April 2027.

Khozin memastikan potensi keterlambatan pembentukan tim seleksi tidak akan memperpanjang masa jabatan komisioner saat ini.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda memaparkan beberapa skenario terkait tahapan tersebut.

Pemerintah bisa membentuk pansel sekarang menggunakan undang-undang lama atau menunggu revisi rampung sepenuhnya.

Skenario Pemerintah dan Transisi

Pemerintah mempunyai dua pilihan skenario dalam menyikapi situasi transisi ini agar proses berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Skenario pertama adalah membentuk pansel saat ini berlandaskan aturan lama, sedangkan skenario kedua ialah menunggu sampai revisi undang-undang selesai disahkan secara resmi oleh parlemen.

Meski demikian, Ketua Komisi II DPR mengingatkan bahwa berbagai skenario tersebut tetap memiliki potensi untuk mengalami penyesuaian mengingat hasil pembahasan revisi dapat mengubah seluruh tahapan pemilu.

Kondisi transisi ini membuat belum dibentuknya pansel oleh pemerintah menjadi hal yang sangat dimengerti dan dimaklumi.