Nama Yanuar Arif Wibowo menjadi perbincangan setelah aksinya di rapat paripurna DPR, Selasa, 10 November 2026. Di tengah sidang, ia mendadak berdiri mengacungkan selembar kertas bertuliskan "USUL HAK MENYATAKAN PENDAPAT, PEMAKZULAN GIBRAN", lalu berjalan menuju meja Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan menggantungkan kertas itu di sana.

Protes atas Polemik Ijazah Gibran

Aksi itu disebut sebagai bentuk protes sekaligus dorongan agar DPR segera menyikapi kritik dan polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang belum selesai. Yanuar menyatakan langkahnya demi kepentingan bangsa dan negara serta menjaga marwah lembaga legislatif, bukan untuk mencari panggung atau sensasi. Kepada awak media, ia berkata akan berjuang sesederhana mungkin dengan sikap tersebut. Ia juga mengaku telah mengajak sebanyak mungkin anggota Fraksi PKB lain untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat, meski tidak ada satu pun yang bersedia. Sementara itu, Fraksi PKS disebut turut menyampaikan sikap kritis terhadap Gibran dan mengonfirmasi akan ikut mengajukan usul hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Latar Belakang dan Pendidikan

Yanuar Arif Wibowo lahir di Surabaya pada 4 Januari 1978. Riwayat pendidikannya tercatat dari SDN 3 Surabaya, SMPN 13 Surabaya, dan SMAN 16 Surabaya, hingga Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ia selesaikan pada 2010. Sebelum duduk di Senayan, ia pernah menjadi editor di sebuah media massa berbasis di Jakarta, menjadi staf ahli di DPR RI selama lebih dari sepuluh tahun, dan menjabat anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024.

Periode Pertama di Senayan

Saat ini Yanuar adalah anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi PKB, dan ini merupakan periode pertamanya. Ia terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Banyumas dan Cilacap dengan raihan 31.438 suara, dan bertugas di Komisi XIII DPR RI — komisi yang membidangi reformasi hukum, hak asasi manusia, hingga pengawasan lembaga pemasyarakatan. Rekam jejak organisasinya panjang, antara lain Ketua DPC PKB Jakarta Timur (2005–2010), Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta (2021–sekarang), Ketua DPP PKB Bidang Hukum dan HAM sekaligus Juru Bicara DPP PKB (2019–2024), serta Sekjen DPN Gema Keadilan (2005–2010).