Relawan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah terancam kehilangan pekerjaan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema pembiayaan operasional. Puluhan mitra dapur pun mendirikan tenda dan menginap di depan kantor BGN di Jakarta Pusat sejak Senin (16/11/2026) sebagai bentuk protes.

Aturan yang diprotes adalah Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026. Skema baru menghitung biaya operasional berdasarkan jumlah penerima manfaat, dengan pagu maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Dari pagu itu, pengelola harus membiayai honorarium relawan, listrik, air, gas, transportasi, hingga insentif.

Dapur yang melayani 1.200 penerima manfaat, misalnya, hanya mendapat pagu Rp3,6 juta per hari untuk seluruh kebutuhan operasional tersebut. Padahal sebelumnya, biaya sewa dapur diberikan dengan skema tetap sebesar Rp6 juta per hari, sebelum diubah menjadi Rp2.000 per penerima manfaat.

Relawan Dipangkas, Honor Turun

Jumlah relawan yang boleh dipekerjakan juga dipangkas. Dapur dengan penerima manfaat di bawah 1.500 orang wajib memangkas relawannya dari 47 orang menjadi hanya 15 orang. Akibatnya, banyak dapur memilih sistem giliran kerja agar tidak ada relawan yang diberhentikan, tetapi pendapatan mereka ikut merosot.

Di Priangan Timur, seorang relawan kini hanya bekerja sekitar 12 hari dalam sebulan dan mengantongi penghasilan sekitar Rp1,2 juta per bulan. Angka itu jauh di bawah upah minimum regional Jawa Barat yang berada di kisaran Rp2,3 juta per bulan. Di Ponorogo, honor relawan di sejumlah dapur bahkan hanya berkisar Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per hari.