Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penyesuaian jumlah relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak harus berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan mitra dapat mengatur jadwal kerja relawan dengan sistem bergiliran atau shifting.

"Tidak ada paksaan untuk melakukan pengurangan jumlah relawan yang membantu di setiap SPPG.

Kami juga tidak meminta para SPPG untuk meng-cut atau mem-PHK para relawannya," ucap Tysa kepada CNNIndonesia. com, Kamis (5/11).

Menurut Tysa, petunjuk teknis (juknis) terbaru mengatur kebutuhan relawan berdasarkan kapasitas pelayanan setiap dapur. Jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan banyaknya porsi makanan yang diproduksi setiap hari.

Rincian Kebutuhan Relawan per Jumlah Penerima Manfaat

Dapur yang melayani 1.000-1.499 penerima manfaat membutuhkan 15-24 relawan. Sementara itu, dapur dengan 1.500-1.999 penerima membutuhkan 24-33 relawan.

Untuk dapur yang melayani 2.000-2.499 penerima manfaat, kebutuhan relawan ditetapkan sebanyak 33-42 orang. Jumlahnya menjadi 42-47 orang untuk dapur dengan 2.500-2.999 penerima manfaat.

Adapun dapur yang melayani 3.000 penerima manfaat atau lebih memiliki batas maksimal 47 relawan.

Tysa menjelaskan angka tersebut merupakan kebutuhan tenaga kerja harian. Karena itu, mitra dapat mengatur jadwal kerja relawan secara bergantian sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

"Contoh shifting-nya, biasanya mereka mungkin masuk setiap hari, tapi dengan adanya penyesuaian jumlah relawan ini mereka mungkin bisa masuk hari ini, besok enggak.

Jadi selang-seling begitu. Jadi mereka pun juga tidak kehilangan pekerjaan mereka," jelasnya.

Ia juga menjelaskan SPPG tetap dapat memiliki jumlah relawan lebih banyak dari kebutuhan yang tercantum dalam juknis.