Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11).

Realisasi itu menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun.

Pada Agustus, penyerapan tercatat Rp134,19 triliun, lalu naik menjadi Rp153,19 triliun pada September, dan kembali meningkat pada Oktober.

Reformasi Tata Kelola BGN

Suahasil menjelaskan kenaikan penyerapan anggaran diiringi perbaikan yang dilakukan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Juli.

Manajemen baru di bawah Sudaryono melakukan sejumlah reformasi tata kelola program MBG di lapangan.

Reformasi pertama menyasar perbaikan tata kelola operasional SPPG melalui pembaruan kontrak untuk memperjelas tanggung jawab setiap pihak.

Langkah itu dibarengi pengetatan mekanisme pengecekan data di lapangan agar program tepat sasaran.

BGN juga mengklaim telah mengaktifkan 1.500 SPPG baru yang difokuskan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta wilayah dengan stunting tinggi.

Aspek keamanan pangan dan kebersihan operasional turut menjadi sorotan.

BGN kini mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di tiap SPPG dan menerapkan label batas waktu konsumsi di ompreng.

Selain itu, BGN tengah menguji coba sistem prasmanan di sekolah yang telah berjalan di 66 SPPG di 10 provinsi.

BGN menitikberatkan pemanfaatan rantai pasok logistik bahan pangan lokal dan penyerapan tenaga kerja di sekitar lingkungan sekolah.

Suahasil mengapresiasi berbagai reformasi yang dilakukan BGN karena dinilai akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG.