Asosiasi pengusaha angkat suara mengenai kebijakan kewajiban menitipkan Dana Cadangan Pesangon ke lembaga pemerintah.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menekankan pentingnya merancang mekanisme yang tidak menciptakan tumpang tindih kewajiban dengan program yang sudah berjalan.

Program eksisting tersebut mencakup Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Selain itu, Shinta menilai perlunya harmonisasi antara Undang-Undang P2SK, regulasi jaminan sosial, dan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pandangan Kadin Indonesia

Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai rencana pemusatan pengelolaan dana cadangan pesangon perlu dikaji secara komprehensif.

Kajian tersebut mencakup aspek likuiditas perusahaan, efisiensi pengelolaan dana, serta kepastian hukum.

Kadin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan kebijakan secara bertahap berdasarkan skala usaha dan kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mengalihkan dana pesangon ke lembaga pemerintah yang ditunjuk.