Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menuntut agar polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara tuntas.

Langkah penyelesaian tersebut harus mencakup pemberian sanksi hukum kepada pihak terkait.

Hal ini disampaikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Menurut Mahfud, sanksi hukum tersebut dapat dijatuhkan kepada lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara pada hari Selasa.

Guru Besar Tata Hukum Negara tersebut menilai sanksi diperlukan karena adanya temuan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kedua institusi itu telah mengeluarkan hasil yang dikategorikan sebagai hal yang tidak bisa diperdebatkan.

Ia menambahkan bahwa keadaban publik harus dijaga agar tidak ada lagi pihak yang memanipulasi dokumen instansi pemerintah.

Oleh karena itu, laporan masyarakat kepada pihak kepolisian dinilai layak untuk ditindaklanjuti secara hukum pidana.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 01/PHPU. PRES- XXIV/2026.

Putusan tersebut menyatakan tidak ditemukannya bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang setara dengan tingkat SMA.

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026.

Putusan kasasi yang terbit pada 30 Oktober 2026 itu menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.