Pemerintah menegaskan bahwa Upah Minimum Provinsi atau UMP 2027 wajib ditetapkan oleh para gubernur paling lambat pada 21 November mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan keyakinannya bahwa seluruh kepala daerah mampu memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan.

Rasa optimisme tersebut muncul karena pihak kementerian telah melakukan sosialisasi serta koordinasi bersama para kepala dinas.

Pertemuan lanjutan juga telah dilangsungkan bersama para gubernur, bupati, serta wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri.

Dari rangkaian koordinasi itu, para gubernur menyampaikan kesiapan penuh untuk menetapkan besaran upah minimum sesuai jadwal.

Pengalaman dan Variabel Penghitungan Upah

Kesiapan para kepala daerah turut didukung oleh pengalaman mereka dalam menetapkan kebijakan pengupahan pada periode sebelumnya.

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengirimkan surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah.

Surat tersebut juga mencakup panduan penentuan upah minimum sektoral serta estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak.

Sesuai agenda pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat terlaksana pada 21 November 2026.

Pengumuman tersebut kemudian disusul oleh penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi pada 26 November 2026.

Gubernur juga mempunyai kewenangan untuk menentukan upah minimum di tingkat kota maupun kabupaten.

Perumusan kebijakan upah minimum ini melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari berbagai perwakilan pemangku kepentingan.

Unsur yang terlibat mencakup perwakilan pengusaha, serikat pekerja atau buruh, serta unsur dari pemerintah daerah.

Penghitungan upah minimum tahun 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama yang menjadi acuan dasar.

Ketiga variabel tersebut meliputi Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, serta aspek ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Pemerintah pusat turut menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Badan Pusat Statistik.

Komponen Kebutuhan Hidup Layak mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lain, kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal.