Rencana pemerintah mengambil sedikitnya 70 persen manfaat dari izin pertambangan berpotensi mengubah persepsi risiko investasi. Kebijakan ini menyoroti ketidakjelasan aturan pelaksanaan yang menjadi perhatian pelaku pasar.

Analis Fundamental BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menilai kebijakan tersebut menambah ketidakpastian bagi investor. Situasi ini muncul di tengah rangkaian perubahan kebijakan fiskal sepanjang 2026.

Persoalan mendasar terletak pada belum adanya penjelasan mengenai pengertian 70 persen manfaat yang menjadi sasaran pemerintah. Investor membutuhkan kepastian dasar perhitungan sebelum memperkirakan konsekuensi kegiatan usaha.

Pemerintah belum menjelaskan apakah porsi manfaat dihitung dari keuntungan perusahaan atau nilai keseluruhan produksi. Cakupan penerapan aturan juga belum diketahui secara pasti.

Skema perolehan bagian manfaat oleh negara masih belum dipastikan secara rinci. Ketidakpastian ini menyulitkan perhitungan prospek bisnis perusahaan tambang jangka panjang.

Dampak Kebijakan Berbeda pada Setiap Emiten

Penyesuaian harga saham setelah pernyataan tersebut dinilai masih dalam batas wajar sebagai respons awal pasar. Namun, penurunan harga sejumlah emiten berpotensi lebih besar daripada dampak fundamentalnya.

PT Aneka Tambang Tbk memiliki risiko relatif berbeda karena mayoritas sahamnya sudah dikuasai negara. Kondisi ini membuat struktur kepemilikan tidak banyak berubah.

Sebaliknya, perusahaan swasta menghadapi potensi risiko yang lebih besar terkait izin pertambangan yang berjalan. Tekanan terhadap saham pertambangan juga sudah terlihat dalam perdagangan pasar.