Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan sejumlah kebijakan baru yang berdampak langsung pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Aturan tersebut mencakup penghentian sementara dapur, pembatasan biaya operasional, perubahan skema insentif, tanggung jawab kendaraan distribusi, hingga kewajiban kehadiran kepala SPPG.

Pengelola SPPG perlu memahami kelima kebijakan ini agar operasional dapur tetap berjalan sesuai ketentuan.

Lima Kebijakan BGN yang Berdampak pada SPPG

Pertama, BGN menjatuhkan sanksi penghentian sementara atau suspend terhadap 6.097 SPPG yang belum tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) melalui portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN).

Kebijakan ini mulai berlaku pada Senin (2/11/2026) berdasarkan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan, jumlah SPPG yang terkena suspend terdiri atas 1.801 unit di Wilayah I, 2.616 unit di Wilayah II, dan 1.680 unit di Wilayah III.

Sanksi tersebut tidak bersifat permanen. SPPG dapat kembali beroperasi setelah menyampaikan LPDH sesuai ketentuan dan menjalani proses verifikasi.

Namun, selama masa suspend, dapur tidak memperoleh insentif.

Kedua, BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur MBG sebesar Rp3.000 per penerima manfaat.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus mencegah pemborosan.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, biaya operasional setiap SPPG dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani.

Dengan demikian, pengeluaran masing-masing dapur disesuaikan dengan aktivitas pelayanan aktual.

Menurut Tysa, efisiensi dan penguatan tata kelola anggaran dilakukan agar pembiayaan program berjalan selaras dan akuntabel.