Ketiga, BGN mengubah skema pemberian insentif operasional bagi SPPG mulai 5 Oktober 2026.

Sebelumnya, mitra memperoleh insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari. Melalui aturan baru, besaran insentif dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa setiap SPPG mendapatkan insentif Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Perubahan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kewajaran, kebenaran, efisiensi, dan keadilan dalam pembagian insentif.

Insentif Rp2.000 tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran Rp15.000 per porsi.

Rinciannya meliputi Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional, serta Rp2.000 untuk ketersediaan insentif dan kualitas layanan SPPG.

Keempat, dalam penyesuaian komponen biaya operasional, BGN menegaskan bahwa penyediaan kendaraan distribusi menjadi tanggung jawab mitra.

Ketentuan ini mencakup kebutuhan kendaraan, biaya perawatan, serta pengeluaran penggunaannya.

Pengelola SPPG perlu memperhitungkan kebutuhan tersebut dalam pengelolaan fasilitas dapur.

Kendaraan distribusi memiliki peran penting dalam pengiriman makanan kepada penerima manfaat, terutama bagi dapur yang melayani wilayah dengan jarak distribusi cukup jauh.

Kelima, BGN memperketat pengawasan operasional dengan mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam kerja dapur MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa operasional dapur dimulai pukul 02.00 hingga 08.00.

Untuk wilayah Indonesia Timur, waktu operasional dapat dimulai lebih awal dengan menyesuaikan perbedaan zona waktu.

Zulkifli menyebut dapur di wilayah tersebut kemungkinan mulai beroperasi pukul 00.00 atau 01.00.

Kehadiran kepala SPPG selama jam operasional dinilai penting untuk memastikan pengawasan dan pelaksanaan pelayanan dapur berjalan sesuai ketentuan.

Respons Asosiasi Pengelola Dapur MBG