Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menilai penghentian sementara operasional merupakan bagian dari proses penyesuaian dan penguatan tata kelola program MBG.

Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, dan prosedur operasional BGN.

Meski demikian, Abdul Rivai mengakui kebijakan suspend berdampak terhadap arus kas mitra di daerah.

Sejumlah mitra mengalami penundaan pencairan dana operasional maupun insentif karena penyalurannya bergantung pada status keaktifan dan kelengkapan verifikasi administrasi.

APPMBGI terus berkoordinasi dengan BGN agar mekanisme pencairan dana untuk periode sebelum penghentian maupun setelah verifikasi ulang memiliki kepastian waktu yang transparan.

Asosiasi juga memberikan pendampingan administratif dan teknis kepada SPPG yang terkena suspend agar dapat memenuhi persyaratan untuk kembali beroperasi.

Selain persoalan suspend, pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat juga menjadi perhatian mitra.

Abdul Rivai menjelaskan bahwa setiap dapur memiliki kondisi operasional berbeda, baik dari segi kapasitas pelayanan maupun lokasi geografis.

Dapur dengan jumlah penerima manfaat di bawah kapasitas optimal, misalnya, memiliki beban biaya tetap per porsi lebih tinggi dibandingkan dapur yang melayani ribuan penerima manfaat.

Biaya transportasi, bahan bakar, dan sewa fasilitas juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Menurut APPMBGI, kondisi tersebut membuat batas biaya operasional yang ditetapkan BGN belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, khususnya bagi dapur yang menghadapi tantangan distribusi dan kondisi geografis sulit.

Abdul Rivai mengingatkan bahwa pembatasan biaya operasional yang tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah berpotensi memengaruhi keberlangsungan pelayanan.