Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina.

Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Board of Peace atau BoP bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan langkah tersebut diambil demi memastikan aspirasi Palestina tetap diutamakan.

Penangguhan Pembahasan BoP dan Pengiriman Pasukan

Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini masih menangguhkan pembahasan lebih lanjut mengenai keanggotaan dalam BoP.

Penangguhan tersebut mencakup rencana pengiriman personel TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional.

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan situasi serta dinamika di kawasan Timur Tengah yang masih berlangsung sangat dinamis.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan rencana pengerahan ribuan personel untuk bergabung dalam misi perdamaian tersebut.

Namun, rencana pengerahan yang sedianya dilakukan dalam beberapa bulan pasca rapat perdana akhirnya ditunda akibat konflik yang terjadi.

Presiden Prabowo juga menegaskan sikapnya untuk mundur dari badan tersebut apabila kehadirannya dinilai tidak membawa manfaat bagi Palestina.

Komitmen politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan serta kedaulatan rakyat Palestina sepenuhnya.

Solusi Dua Negara terus didorong oleh pemerintah Indonesia sebagai jalan menuju terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.