Indonesia berpeluang memperkuat posisi sebagai pemain utama pembayaran digital di Asia Tenggara. Peluang ini terbuka melalui implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement.

Potensi tersebut didukung penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard. Jumlah penduduk yang besar serta peningkatan penetrasi internet turut menjadi modal penting.

Tantangan Infrastruktur dan Regulasi

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai sektor pembayaran dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi digital. Integrasi pasar lewat DEFA membuka kesempatan memperluas kontribusi.

Kendati demikian, penguatan kapasitas industri digital nasional perlu mendapat perhatian. Kemampuan mengembangkan produk sendiri penting agar tidak sekadar menjadi konsumen teknologi.

Bidang kecerdasan artifisial dinilai masih membutuhkan perhatian lebih. Kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi tersebut masih tertinggal.

Kesenjangan infrastruktur digital antarnegara ASEAN juga berpotensi memengaruhi pemerataan manfaat. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memperoleh akses internet memadai.

Persoalan lain yang disoroti adalah pengelolaan data masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan lokalisasi data agar aktivitas ekonomi memberikan nilai tambah domestik.

Perusahaan digital yang beroperasi seharusnya mengembangkan kegiatan usaha di dalam negeri. Keinginan pemerintah adalah mempertahankan data masyarakat agar tetap berada di Indonesia.

Negara dengan ekosistem digital lebih matang berpotensi memperoleh manfaat lebih besar. Pemerintah didorong menyusun ketentuan yang memastikan implementasi memberikan manfaat optimal.

Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN menandatangani DEFA di Manila, Filipina. Penandatanganan berlangsung pada Sabtu 14.11.2026 dalam rangkaian AEC Council.

Pemerintah menempatkan implementasi perjanjian ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Target pencapaian dipatok 8 persen pada 2028/2029.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai perjanjian memperkuat keterlibatan pelaku usaha nasional. Kesepakatan diharapkan memperluas perdagangan digital lintas negara.