Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden memastikan proses pemeriksaan dokumen dilakukan secara ketat untuk mencegah terulangnya kekosongan kursi wakil presiden.

Anggota Tim Verifikasi Cawapres, Hidayat Nur Wahid, menyatakan pencegahan kasus serupa menjadi prioritas utama kerja tim.

Tim yang dikoordinasikan oleh pimpinan MPR ini beranggotakan 36 orang dari berbagai fraksi serta kelompok DPD.

Komposisi tersebut dinilai mampu menghadirkan pengawasan yang seimbang dan komitmen kuat dalam menyelesaikan tugas penelusuran.

Terdapat 21 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon wakil presiden dalam proses seleksi.

Sebanyak empat persyaratan berasal dari Undang-Undang Dasar dan tujuh belas persyaratan lainnya bersumber dari Undang-Undang Pemilu.

Ruang lingkup pemeriksaan mencakup riwayat kesehatan, catatan sanksi hukum, kepatuhan pajak, hingga status kewarganegaraan.

Pemeriksaan juga menyasar keabsahan Kartu Tanda Penduduk bakal calon beserta pasangannya guna memastikan keaslian identitas.

Masyarakat turut diminta memberikan dukungan agar tim dapat menjalankan amanah dengan hasil yang maksimal.

Pembentukan tim khusus ini diinisiasi oleh MPR RI menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.