Otoritas Jasa Keuangan menyoroti masih banyaknya aset harta benda maupun gedung milik pemerintah yang belum dilindungi asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK Ogi Prastomiyono menyebut kondisi ini membuat anggaran negara berisiko menanggung kerugian besar saat bencana.

Temuan tersebut didapatkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kejadian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di tanah air.

Sejumlah peristiwa seperti bencana di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga gempa di Nusa Tenggara menunjukkan banyak aset pemerintah belum diasuransikan.

OJK mendorong agar seluruh aset pemerintah pusat dan daerah segera didaftarkan program asuransi secara menyeluruh.

Skema asuransi secara kolektif dinilai mampu menciptakan subsidi silang risiko yang efektif ketika musibah terjadi di suatu wilayah.

Kendati demikian, pelaksanaan program asuransi barang milik negara tersebut masih terkendala oleh keterbatasan anggaran.

Alokasi dana pemerintah selama ini kerap diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pos belanja sektor lainnya.

Meski menghadapi kendala anggaran, OJK menegaskan bahwa langkah perlindungan asuransi merupakan bentuk efisiensi fiskal jangka panjang.

Kajian ilmiah membuktikan bahwa beban biaya premi jauh lebih kecil dibandingkan nilai kerugian negara saat aset rusak akibat bencana.