Kabar baik datang dari Amerika Serikat untuk para pelajar internasional, termasuk pelajar Indonesia. Hakim federal membatalkan aturan pemerintahan Donald Trump yang hendak membatasi masa tinggal pelajar asing maksimal empat tahun.

Putusan itu dikeluarkan Hakim Distrik Massachusetts, F. Dennis Saylor IV, pada Senin (16/11/2026). Dalam putusannya, ia menyebut aturan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tersebut sewenang-wenang dan tidak sesuai hukum, serta menilai DHS telah melampaui kewenangan yang diberikan Kongres.

Apa yang Hendak Diubah Aturan DHS?

Aturan DHS yang diterbitkan pada Juli 2026 itu hendak menghapus sistem "duration of status" yang sudah berlaku puluhan tahun. Dalam sistem lama, pelajar asing pemegang visa F-1 bisa tinggal di Amerika Serikat selama program studinya berlangsung. Aturan baru membatasi masa tinggal itu maksimal empat tahun, dan jurnalis asing pemegang visa I dibatasi hanya 240 hari.

Aturan itu juga membatasi pilihan studi pelajar. Mereka dilarang berganti konsentrasi studi, mengambil gelar ganda, atau mengikuti program yang jenjangnya tidak lebih tinggi dari program sebelumnya. Pelajar yang butuh waktu lebih lama harus mengajukan perpanjangan ke pemerintah.

Aturan tersebut dijadwalkan berlaku pada 15 September 2026. Namun, sehari sebelumnya, Hakim Saylor mengeluarkan injuksi pendahuluan yang menundanya. Gugatan diajukan pada 18 Agustus 2026 oleh koalisi organisasi pendidikan, serikat pekerja, dan pers, termasuk NAFSA: Association of International Educators.

Kenapa Putusan Ini Penting?

Putusan Senin lalu membatalkan aturan itu secara keseluruhan, bukan sekadar menundanya. Dengan demikian, sistem duration of status tetap berlaku: pelajar asing dapat tinggal selama mereka menjalankan kegiatan sesuai tujuan visa, tanpa harus mengajukan perpanjangan berkala.