Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan klarifikasi terkait wacana pembangunan Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut dipastikan tidak akan dibangun di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia.

Proyek ini awalnya bermula dari permintaan Kementerian Sosial kepada pihak universitas untuk mencari ketersediaan lahan.

Universitas Indonesia sempat menawarkan beberapa opsi lahan alternatif di kawasan Rawamangun dan Cawang.

Namun, pihak kementerian menilai wilayah tersebut terlalu kecil untuk menampung kapasitas ribuan siswa.

Pihak universitas kemudian menawarkan area di kampus utama yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota.

Verifikasi Lapangan dan Aturan Tata Ruang

Menteri Sosial menyatakan bahwa belum ada kesepakatan final mengenai lokasi pembangunan.

Tim gabungan masih harus melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi administrasi yang ketat.

Persyaratan tersebut mencakup analisis mengenai dampak lingkungan serta kepatuhan terhadap aturan tata ruang.

Gubernur DKI Jakarta dan sejumlah pejabat lain juga menyatakan penolakan terhadap alih fungsi hutan kota.

Pemerintah memastikan bahwa masukan serta kritik dari publik akan dijadikan bahan pertimbangan penting bersama dalam proses verifikasi lanjutan.

Sebelumnya, polemik ini muncul setelah adanya pernyataan awal mengenai penggunaan sebagian kawasan untuk fasilitas pendidikan tersebut sebelum akhirnya diluruskan oleh berbagai pihak berwenang.