Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil tindakan tegas terhadap seorang guru SMP negeri yang meminta siswi menurunkan celana dalam pemeriksaan haid.

Peristiwa ini terungkap dari laporan seorang siswi yang mengirim pesan langsung kepada Eri. Sang wali kota kemudian menyampaikan penanganan kasus tersebut melalui video di akun Instagram @erichayadi_.

Eri menegaskan perbuatan guru aparatur sipil negara itu tidak bisa dibenarkan. Guru tersebut telah dinonaktifkan dari tugas mengajar, dan kasusnya diserahkan ke inspektorat untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk kemungkinan sanksi tambahan.

Klaim Guru: Rutinitas untuk Melatih Kejujuran

Dari penjelasan yang disampaikan guru melalui Eri, pemeriksaan haid itu disebut sebagai rutinitas bulanan yang sudah lama ia lakukan. Tujuannya, menurut pengakuannya, adalah melatih kejujuran siswi agar tidak berpura-pura haid demi menghindari salat.

Karena itulah siswi diminta memberikan bukti haid secara langsung. Guru tersebut menyatakan langkah itu inisiatif pribadinya dan bukan kebijakan resmi sekolah.

Ia juga disebut telah meminta maaf kepada siswi dan orang tuanya, dan pihak keluarga dikabarkan memaafkan. Namun rangkaian penjelasan ini masih merupakan versi guru yang diteruskan oleh wali kota, belum terverifikasi secara independen, dan belum ada temuan final dari inspektorat.

Disdik Diminta Pastikan Tak Terulang

Eri mengaku sudah berbicara dengan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Surabaya. Ia menginstruksikan dinas terkait untuk memastikan praktik serupa tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa metode pembinaan apa pun tidak boleh mengorbankan martabat dan rasa aman anak di sekolah. Hasil pemeriksaan inspektorat akan menentukan sanksi lanjutan bagi guru yang bersangkutan.

Suara Siswi yang Berani Melapor

Keberanian siswi melapor langsung kepada wali kota menjadi titik balik terungkapnya praktik yang disebut telah berjalan lama ini. Tanpa laporan tersebut, pemeriksaan yang melanggar martabat itu mungkin terus berlangsung tanpa diketahui pihak sekolah maupun dinas. Hal ini menunjukkan pentingnya kanal pengaduan yang aman dan mudah diakses siswa, serta jaminan bahwa pelapor dilindungi. Di sisi lain, penjelasan guru mengenai niat melatih kejujuran tetap tidak mengubah penilaian bahwa caranya salah. Proses inspektorat kini menjadi penentu langkah korektif berikutnya bagi semua pihak terkait.