Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima sebanyak lima aduan terhadap Komisi Pemilihan Umum.

Laporan tersebut berkaitan dengan proses persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Status Penanganan Lima Laporan

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan dua laporan telah memenuhi syarat secara materiil.

Dua aduan tersebut kini siap untuk dilanjutkan ke tahap persidangan resmi.

Sementara itu, dua laporan lainnya masih menjalani proses verifikasi materiil setelah lolos pemeriksaan administrasi.

Satu laporan sisanya dilaporkan belum memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.

Materi Pengaduan Masyarakat

Salah satu aduan sebelumnya diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah organisasi dan individu.

Mereka mempersoalkan dugaan pelanggaran prosedur dalam penerbitan peraturan serta dokumen persyaratan pendidikan.

Pihak pengadu juga menyoroti dugaan hambatan akses pengawasan yang dialami oleh Badan Pengawas Pemilu.

DKPP memastikan seluruh laporan akan ditangani secara cermat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Poin-Poin Utama yang Disoroti Pengadu

Denny Indrayana bersama elemen masyarakat lainnya menyampaikan bahwa pengaduan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya hukum di Mahkamah Konstitusi.

Mereka menyoroti dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat 3 dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dinilai cacat prosedur.

Selain itu, pihak pengadu juga mempersoalkan dokumen persyaratan pendidikan serta dugaan pembatasan akses pengawasan bagi Badan Pengawas Pemilu.

Atas berbagai dugaan pelanggaran tersebut, para pengadu meminta agar komisioner KPU yang bersangkutan diberi sanksi tegas hingga pemberhentian.