KPU Dinilai Berwenang Usut Ijazah Anggota DPR Menurut Komisi X
Selasa / 17-11-2026, 15:14 WIB
Komisi X DPR menyerahkan petisi desakan audit dan verifikasi ijazah anggota dewan kepada KPU sebagai pihak yang berwenang.
Selasa / 17-11-2026, 15:14 WIB
Komisi X DPR menyerahkan petisi desakan audit dan verifikasi ijazah anggota dewan kepada KPU sebagai pihak yang berwenang.
Jumat / 21-08-2026, 02:35 WIB
Komisi X DPR meminta pemerintah memprioritaskan seleksi PPPK jadi PNS untuk guru di wilayah 3T dan NTT demi pemerataan pendidikan.
Jumat / 14-08-2026, 05:21 WIB
DPR mendukung rencana Presiden Prabowo mengevaluasi buku pelajaran SD hingga SMA dengan catatan agar tidak menjadi ladang bisnis baru.
Kamis / 23-07-2026, 14:28 WIB
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian mengaku belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang diumumkan Presiden Prabowo. Komisi X menunggu penjelasan resmi pemerintah.
Jumat / 17-07-2026, 18:33 WIB
Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja keuangan Perpusnas 2025 dengan penyerapan anggaran di atas 98% dan opini WTP. DPR mendorong penguatan anggaran literasi nasional.
Kamis / 16-07-2026, 13:14 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menata ulang distribusi satuan pendidikan secara hati-hati merespons fenomena banyaknya sekolah negeri sepi peminat.
Rabu / 24-06-2026, 19:21 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong gaji guru minimal Rp5 juta per bulan sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kebocoran anggaran negara.
Senin / 22-06-2026, 12:07 WIB
Komisi X DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp17,18 triliun untuk tahun 2027. Total pagu menjadi Rp82,02 triliun untuk mendanai program prioritas seperti KIP Kuliah dan tunjangan dosen.
Senin / 15-06-2026, 22:32 WIB
Komisi X DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi pesepak bola muda Luke Anthony Vickery. Pemain Macarthur FC ini berdarah Indonesia dari garis ibu dan siap membela Timnas Indonesia.
Sabtu / 06-06-2026, 20:12 WIB
Komisi X DPR RI menyoroti aturan KIP Kuliah yang dinilai diskriminatif terhadap anak PNS berpenghasilan rendah. Anggota dewan mendesak revisi regulasi agar pegawai negeri dengan gaji di bawah Rp5 juta tetap bisa mendapatkan bantuan pendidikan.
Selasa / 02-06-2026, 04:55 WIB
Komisi X DPR RI mendorong sinkronisasi data pusat dan daerah dalam SPMB 2026 untuk mencegah kecurangan. Integrasi data kependudukan, sosial ekonomi, dan pendidikan dinilai krusial.
Selasa / 02-06-2026, 04:26 WIB
Komisi X DPR RI mengungkap berbagai kecurangan dalam SPMB 2026, mulai dari manipulasi dokumen hingga pungli. Ribuan aduan masuk, Ombudsman dan Panja Pendidikan jadi sumber temuan.