Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menata ulang distribusi satuan pendidikan secara hati-hati.

Hal itu disampaikan Lalu untuk merespons fenomena banyaknya sekolah negeri yang sepi peminat.

>>> Luke Vickery Resmi Ambil Sumpah WNI, Satu Langkah Lagi Bela Timnas Indonesia

Menurut Lalu, fenomena sekolah negeri dengan jumlah siswa sangat sedikit bukan semata-mata karena minat masyarakat menurun.

"Faktor seperti penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, persebaran sekolah yang tidak proporsional, hingga kualitas dan daya saing satuan pendidikan turut memengaruhi kondisi ini," kata Lalu saat dihubungi, Kamis (16/7).

Ia menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan akurat di setiap daerah agar kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan masyarakat.

"Dari perspektif kami, pemerintah perlu menata kembali distribusi satuan pendidikan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan hak anak untuk memperoleh akses pendidikan," katanya.

Ia mengatakan evaluasi terhadap kemungkinan penggabungan sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan guru, serta penguatan sarana dan prasarana harus dilakukan secara terukur.

"Melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat, sehingga solusi yang diambil tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga menjamin layanan pendidikan tetap optimal," katanya.

>>> KPK Periksa Tenaga Ahli Bobby Rizaldi dan Dirjen PKN V BPK

Memasuki awal tahun ajaran 2026/2027, sejumlah sekolah negeri di Indonesia minim mendapatkan murid baru.

Di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Meski hanya dua murid baru di kelas 1, guru tetap semangat menyambut mereka saat MPLS pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7).

Di daerah lain, hanya tiga murid yang masuk ke SDN Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah di tahun ajaran baru ini.

Fenomena sekolah minim murid baru juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah.

>>> Parasit Penyebab Diare Serang Amerika, Kasus Naik 27x Lipat!

Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Magelang, Sugiyarti, mengatakan setidaknya ada 24 SD di wilayah itu yang jumlah rombongan belajarnya kurang dari 50 persen kuota tersedia.