Gelombang kejutan kembali menerpa internal Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Di bawah kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo, setidaknya 114 pegawai tinggi dan staf kementerian mengalami mutasi hingga demosi secara massal. Langkah kontroversial ini diduga kuat merupakan efek domino dari kebocoran surat dinas yang mengundang polemik publik beberapa waktu lalu, yakni surat yang mengizinkan perjalanan dinas ke New York bersama istri dan anak.
 
Kabar ini pertama kali mencuat ke permukaan melalui unggahan akun X (Twitter) @bipbiils_ pada 15 Juli 2026. Unggahan tersebut menyertakan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang memuat daftar panjang nama-nama pegawai yang "disingkirkan" dari posisi strategis mereka. Periode mutasi dan demosi ini tercatat berlangsung sejak Oktober 2024 hingga Juni 2026, menciptakan atmosfer tegang yang hingga kini masih menyelimuti koridor-koridor gedung kementerian.
 

Kronologi Surat Dinas yang Memicu Gejolak Internal

Sebelum gelombang mutasi ini terjadi, publik sempat dihebohkan dengan beredarnya surat dinas atas nama Menteri PU Dody Hanggodo yang secara eksplisit mengajak keluarga inti (istri dan anak) untuk ikut serta dalam perjalanan dinas resmi ke New York, Amerika Serikat. Surat tersebut dianggap melanggar etika birokrasi dan aturan penggunaan anggaran negara, sehingga memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat sipil, pengamat tata kelola pemerintahan, hingga media massa.
 
Alih-alih meredam situasi dengan evaluasi terbuka, dinamika internal justru memanas. Salah satu momen yang paling menyita perhatian adalah langkah yang diambil oleh Apri Artoto, selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum. Disebutkan bahwa Sekjen secara aktif berupaya melacak dan mencari tahu pihak internal maupun eksternal yang bertanggung jawab membocorkan surat dinas tersebut ke publik.
 
Namun, ironi seolah terjadi. Upaya pencarian "si pembocor" ini justru berbanding lurus dengan dimulainya rangkaian mutasi dan demosi yang menyasar puluhan pegawai, termasuk mereka yang telah mengabdi belasan tahun bagi negara. Banyak dari pegawai ini akhirnya harus rela dipindahkan ke kantor-kantor di daerah pelosok, mengakhiri karier cemerlang mereka di ibu kota dengan cara yang terasa menghakimi.