DPR mendorong agar proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi pegawai negeri sipil diprioritaskan untuk wilayah 3T.

Langkah tersebut dinilai mendesak karena daerah terdepan, tertinggal, dan terluar memiliki kesenjangan mutu pendidikan yang cukup tinggi.

Stevano Rizki Adranacus selaku anggota Komisi X menyatakan bahwa para guru di daerah tersebut membutuhkan kepastian serta perhatian lebih.

Ia menyoroti kondisi Provinsi NTT yang memiliki tantangan geografis berat sehingga memerlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.

Politikus tersebut mengapresiasi rencana pemerintah membuka kesempatan bagi guru PPPK mengikuti seleksi PNS mulai awal tahun 2027.

Penguatan status bagi tenaga pendidik di daerah tertinggal diharapkan mampu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengumumkan rencana pendaftaran seleksi tersebut.

Rencana pembukaan seleksi PNS bagi guru PPPK penuh waktu itu disampaikan usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Jakarta.

Rapat koordinasi yang membahas kebijakan strategis itu sebelumnya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal di kompleks parlemen.

Kebijakan penataan status ini diyakini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi para pengajar, tetapi juga berfungsi sebagai strategi penting untuk menahan tenaga pendidik berkualitas agar tetap bertahan di wilayah yang paling membutuhkan.