Kejaksaan Agung membantah dalil gugatan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Tim Hukum Kejagung menyampaikan bantahan itu dalam sidang praperadilan di PN Jaksel pada hari Kamis.

Kejagung menegaskan bahwa istilah duplikasi bukanlah suatu larangan yang diatur dalam hukum pidana.

Hukum pidana yang berlaku mengenal asas nebis in idem untuk perkara yang sama.

Tanggapan Soal Tindak Pidana Asal TPPU

Kejagung turut membantah klaim Febrie yang menyatakan tidak adanya tindak pidana asal pada kasus pencucian uang.

Penyidikan TPPU tidak harus menunggu terlebih dahulu pembuktian tindak pidana asal di pengadilan.

Pihak Kejagung meminta hakim untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon.

Penjelasan Asas Nebis In Idem dan UU TPPU

Lebih lanjut, Kejagung menjelaskan bahwa ketentuan mengenai nebis in idem diatur dalam Pasal 134 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang melarang penuntutan kedua kalinya atas perkara yang sama setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Kondisi yang didalilkan pemohon dinilai tidak tepat karena hanya merujuk pada keberadaan lebih dari satu surat penetapan tersangka tanpa adanya putusan pengadilan terdahulu.

Terkait pencucian uang, Kejagung merujuk pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Pasal tersebut menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak wajib menunggu pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

Sebelumnya dalam petitum gugatan praperadilan, Febrie juga meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menyatakan penahanan dirinya tidak sah.

Kuasa hukum pemohon meminta agar Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.

2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 dinyatakan tidak sah beserta seluruh akibat hukumnya pada persidangan yang berlangsung hingga Jumat, 21 Agu 2026 00:15 WIB.