Kejaksaan Agung resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi.

Perusahaan tersebut terseret perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kasus ini mencakup rentang waktu penyelidikan dari periode 2013 hingga 2025.

Penyidik menduga korporasi tetap menjalankan kegiatan penambangan meskipun izinnya telah berakhir pada 2014.

Temuan Pelanggaran dan Penggeledahan

Aktivitas pengerukan bijih nikel perusahaan berlangsung hingga tahun 2025 secara ilegal.

Penyidik menemukan indikasi penambangan di dalam kawasan hutan lindung.

Perusahaan juga diduga menggunakan dokumen izin untuk memasarkan hasil tambang seolah-olah dari wilayah berizin.

Arif Kurniawan disebut sebagai pemilik manfaat yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pengelolaan perusahaan.

Tim penyidik sebelumnya telah menggeledah enam lokasi berbeda terkait perkara ini.

Lokasi penggeledahan meliputi kantor perusahaan di Kendari serta kawasan tambang di Konawe Utara dan Buton Tengah.

Dari tindakan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen perizinan serta perangkat elektronik.

Sejumlah perusahaan lain yang diduga terafiliasi kini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut.

Dugaan Suap dan Jerat Hukum

Penyidik menduga ada aliran dana kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi.

Pemberian uang tersebut berkaitan dengan proses penerbitan izin, pengawasan produksi, hingga distribusi hasil tambang.

Kejagung juga masih mendalami dugaan hubungan antara Arif Kurniawan dan pihak tertentu dalam perkara ini.

Atas perbuatannya, PT BSJ dijerat dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi dan pasal dalam KUHP.

Penyidik saat ini masih menghitung total kerugian keuangan negara akibat aktivitas ilegal tersebut.